Pemerintah Kolombia Memperkenalkan Langkah Pajak pada Perjudian

Kementerian Keuangan Kolombia memperkirakan pajak baru ini dapat menghasilkan $500 juta per tahun

Pemerintah Kolombia telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perjudian online. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan dana mendesak guna menangani krisis kemanusiaan di Catatumbo.

Pemerintahan Petro Menghidupkan Kembali Pajak Taruhan Online untuk Mengumpulkan $500 Juta

Presiden Gustavo Petro menyatakan keadaan gangguan internal, memberikan pemerintah kekuasaan sementara untuk menangani keadaan darurat. Keputusan ini merupakan bagian dari respons tersebut. Kementerian Keuangan memperkirakan pajak ini dapat menghasilkan $500 juta per tahun, menurut laporan dari El Pais. Dana ini akan memberikan kas negara suntikan dana cepat untuk mendukung operasionalnya.

Menteri Keuangan Diego Guevara menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan menciptakan pajak baru, melainkan menghapus manfaat yang diberikan pada tahun 2016, yang memungkinkan perusahaan taruhan online untuk tidak membayar PPN. Ia menegaskan bahwa pajak ini akan segera berlaku pada transaksi taruhan, memastikan pemerintah dapat mengumpulkan dana. Hal ini menjadi sangat penting mengingat dana harus diamankan dalam periode darurat 90 hari, dengan kemungkinan perpanjangan dua kali.

Rencana pengenaan pajak pada perjudian online merupakan bagian pertama dari paket reformasi keuangan yang ditolak oleh Kongres pada akhir 2024. Dengan menerapkannya melalui dekret darurat, pemerintah menghindari persetujuan dari para legislator, dengan alasan bahwa kondisi luar biasa membutuhkan tindakan cepat. Guevara mengklaim bahwa perubahan ini tidak akan mempengaruhi barang-barang pokok atau membebani masyarakat kelas menengah, melainkan sebagai kontribusi solidaritas dari sektor yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintahan Petro Bertaruh pada Pajak Perjudian untuk Membiayai Bantuan Kemanusiaan

Pajak baru ini diperkirakan akan berdampak besar pada sektor perjudian online Kolombia, yang telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Namun, pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk mendanai layanan penting di Catatumbo, di mana kekerasan telah memaksa lebih dari 39.000 orang meninggalkan rumah mereka.

Pemerintah Norte de Santander telah memulai program untuk membantu komunitas terdampak, seperti rencana pengadaan publik untuk membeli hasil pertanian tambahan dari petani yang sedang kesulitan dan mendistribusikannya ke tempat penampungan bagi para pengungsi.

Meskipun kebijakan ini diterapkan dengan cepat, masih ada pertanyaan tentang dampaknya dalam jangka panjang. Pemerintah belum menjelaskan apakah PPN pada perjudian akan tetap berlaku setelah keadaan darurat berakhir. Mahkamah Konstitusi akan meninjau apakah keadaan gangguan internal yang dinyatakan pemerintah sah secara hukum, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pajak ini di masa depan.

Saat ini, pemerintah sedang berusaha mendapatkan dana cepat dengan alasan bahwa keuntungan industri perjudian seharusnya membantu pemulihan nasional. Seiring berjalannya keadaan darurat ini, masyarakat akan terus mengamati seberapa efektif pajak ini dalam menangani krisis—dan dampaknya terhadap industri perjudian.